Masih menunggu 13 hari lagi untuk menuju pemilihan presiden, lalu sudah siapkah rakyat Aceh dalam menentukan pilihannya pada ketiga kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presdien? Inilah wacana yang diangkat dalam Panel Forum yang diselenggarakan Ikatan Pascasarjana Mahasiswa (Impas) Aceh-Jakarta bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P-LIPI), Kamis siang (25/6), di Gedung Widya Graha Jakarta Selatan.

Dalam diskusi forum tersebut, turut hadir juga wakil gubernur Aceh, Muhammad Nazar yang mewakili pemerintah Aceh dan juga Ilyas A. Hamid, Bupati Aceh Utara serta sebagai keynote speaker juga diisi oleh Dr. Mustafa Abubakar, kepada Bulog. Diskusi panel yang mengangkat tema “Arah Strategi Raykat Aceh dalam Pilpres 8 Juli 2009? cukup membuat antusiasme para peserta diskusi yang diikuti oleh berbagai kalangan dan unsur baik praktisi, akademisi, peneliti dan juga perwakilan dari ketiga tim sukses capres dan cawapres.

Hal yang paling menarik pada diskusi panel forum kali ini, tentu dari pemaparan pandangan dari masing-masing tim sukses. Diantara isu-isu yang berkembang, mulai dari sejarah, konflik, tsunami sampai MoU perdamaian Aceh menjadi salah satunya isu perbincangan yang sangat cukup panas diantara dua calon presiden nanti yakni SBY dan JK yang saat ini masih berada pada tampuk pemerintahan Indonesia.

“Namun, lain lagi dengan capres Mega duet Prabowo yang dinilai tidak begitu memiliki andil dalam masalah perdamaian di Aceh,” seperti yang dipapar oleh salah satu penanya dalam sesi diskusi.

Tentu hal tersebut sangat membuat rakyat Aceh harus benar-benar jeli dalam memilih pemimpin tanggal 8 Juli nanti, karena perdamaian dan stabilitas pertahanan yang telah ada di Aceh bisa terus dijaga keberlangsungannya untuk kesejahteraan dan martabat rakyat Aceh sendiri, sehingga nanti harus ada pemimpin yang memang pro rakyat dan masih bisa melanjutkan sistem yang sudah berjalan baik serta ketepatan lebih cepat dan lebih baik bisa dirasakan oleh rakyat Aceh.

Nazar juga mengingatkan kembali masyarakat Aceh di Jakarta yang mungkin masih banyak bertanya-tanya atau mendengar isu tentang perubahan nama Aceh yang sempat beredar luas, “bahwa provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dulu disandang Aceh telah berganti menjadi Provinsi Aceh dalam ke semua struktur pemerintahan Aceh,” tuturnya di akhir penutup diskusi.[]

*Tulisan ini juga bisa dibaca di kolom Warga Menulis – Acehkita.com

dok. pribadi

Pengamat Politik Aceh, Fachrul Razi: Ada Lima Faktor Kemenangan PA

Tanggal 9 April 2009, rakyat Indonesia tak kecuali Aceh memberikan hak pilihnya kepada partai. Hanya saja pelaksanaan pemilu di Aceh tidak sama dengan daerah lain. Selain pilkada yang maju melalui jalur independen, menyusul lagi partai lokal.

Persaingan partai nasional dengan parlok pun terjadi. Hasilnya, Partai Aceh lebih unggul. Apa saja bumbu politik yang diramu partai Aceh pada pemilu kali ini? Berikut pendapat Fachrul Razi, alumni jurusan politik, Universitas Indonesia (UI), yang disampaikan dalam wawancara khusus, Sabtu malam lalu, di Lambhuk, Banda Aceh.

Partai Aceh akhirnya meraih kemenangan yang signifikan. Pendapat Anda?

Ya, memang kemenangan Partai Aceh, sudah dapat diprediksikan secara politik jauh sebelum kompetisi politik pada Pemilu 2009 dimulai.

Alasannya?

Prediksi kemenangan PA bukan hanya dilakukan oleh lembaga survey dari Jakarta, namun juga pihak Internasional yang datang untuk mengkaji kualitas Pemilu di Aceh pasca MoU Helsinki. Pada Pemilu 2009, tanggal 9 April lalu menunjukkan “angka hebat” bagi Partai Aceh yang mampu meraup lebih dari 70 persen suara di hampir 20 Kabupaten. Setidaknya angka tersebut sebagai jalan mulus menuju parlemen. Namun sangat disayangkan jika berbagai analisa politik yang muncul masih melihat karena faktor mesin politik saja.

Kenapa begitu?

Sebab, kemenangan PA memiliki pesan sejarah politik yang kuat bagi Aceh dalam proses transformasi konflik dan perdamaian serta transisi demokrasi di Aceh. Dalam proses transformasi konflik dan perdamaian, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat di Aceh untuk membawa Aceh keluar dari krisis politik dan kekerasan. Mengurangi ketergantungan terhadap pusat sebagaimana misi politik Partai Aceh dalam memperjuangkan self government dalam mengelola Aceh ke depan secara mandiri, mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga menentukan pilihan politiknya pada Partai Aceh pada Pemilu 2009.

Lalu?

Dalam proses transisi demokrasi, menunjukkan bahwa Partai Aceh dianggap mampu membawa sebuah arah demokrasi baru bagi Aceh dalam memperkenalkan “demokrasi ala Aceh” yang nantinya akan di implemetasikan Partai Aceh di Parlemen dan dalam sistem politik Aceh ke depan. Kursi mayoritas menjadi modal politik Partai Aceh di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan Aceh hari ini.

Apa semudah itu?

Memang saat ini dikhawatirkan oleh beberapa pihak bahwa nantinya Aceh mengarahkan pada sistem otoriterisme sebagaimana Partai Aceh masih didominasi oleh para mantan kombatan jika mayoritas di parlemen, namun ketakutan ini setidaknya akan dapat ditepis kedepan pada “sistem demokrasi baru ala Aceh” yang akan diusung oleh Partai Aceh.

Mengapa PA bisa menang?

Kemenangan Partai Aceh, tidak bisa dilihat dalam satu perspektif politik saja, namun harus melihat secara proporsional dan multivariable. Disini menurut hemat saya, Partai Aceh memperoleh kemenangan cemerlang karena lima faktor.

Apa saja?

Pertama, strategi politik Partai Aceh yang berbeda dengan Partai Nasional dan Parlok lainnya yang masih menggunakan cara-cara konvensional. PA melakukan strategi politik yang sederhana, murah dan efektif sementara strategi politik ini dianggap populis bagi masyarakat di Aceh. Misalkan isu politik yang diusung yaitu MoU Helsinki sebagai masa depan politik Aceh. Sayangnya, isu MoU Helsinki bagi partai lokal dan nasional lainnya dianggap bukanlah isu yang penting, sementara saya melihat MoU Helsinki adalah urat nadi politik orang Aceh sekarang. Kalau MoU gagal diimplementasikan, berarti Aceh akan mengalami kehancuran baru.

PA melakukan political empowering (pemberdayaan politik) dari grassroot sampai elit Aceh di level provinsi. Basis massa PA sangat real dan heterogen secara status sosial. Dari masyarakat di gampong sampai masyarakat kota. PA juga melakukan rekruetmen politik yang cukup representatif sebagai strategi politik. Caleg-Caleg PA direkruet dari level terbawah di dalam masyarakat dengan sistem tim sembilan atau tim sikureung. Sistem ini menurut hemat saya dikenal dengan konvensi politik ala PA. Disisi lain, strategi PA dalam menyampaikan visi misi politik serta program kerja menggunakan metode pendidikan politik (political education) yang tepat di masyarakat. Pendekatan media dan elektronik juga digunakan oleh PA. Kalau kita lihat dari sisi Caleg PA, menunjukkan angka yang representatif yang berimbang antara kelompok muda dan kelompok tua, kelompok perempuan dan laki-laki, kelompok mantan kombatan dan kelompok masyarakat sipil. Dari figur yang populis hingga figur yang sama sekali tidak dikenal di masyarakat. Keterwakilan politik ini sangat penting dalam menentukan pilihan politik masyarakat di Aceh.

Kedua, PA memiliki mesin politik yang solid dan kuat di masyarakat dari level gampong sampai provinsi. Mesin politik bekerja secara efektif dan cepat tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Mesin politik bukan hanya dalam struktur politik partai namun juga KPA, pemuda, perempuan, intelektual hingga kelompok lainnya seperti kelompok ulama kharismatik di masyarakat.

Bukan hanya mesin politik partai, namun juga mesin politik dari caleg PA yang bekerja secara efektif dilapangan sehingga pada data sementara PA menunjukkan masih tingginya di semua pemilihan. Caleg, secara individu memperoleh suara yang mendominasi melebihi syarat minimal kursi. Seperti Nektu (Ridwan) di Aceh Timur, Ibrahim KBS di Aceh Utara, Tgk Hasbi Abdullah di Aceh Pidie dan beberapa caleg lainnya. Perolehan suara mereka tidak terlepas dari kefiguran caleg dan timses atau mesin politik yang bekerja di gampong-gampong. Ada faktor eksternal yang juga sangat penting bagi keberhasilan PA memenangkan Pemilu 2009.

Ketiga, budaya politik masyarakat dalam politik Aceh hari ini yang menunjukkan sikap partisipasi politik yang tinggi. Budaya politik ini dalam sistem demokrasi dikenal dengan budaya partisipan, dimana masyarakat Aceh secara inisiatif tinggi menggunakan hak suaranya dalam Pemilu. Meskipun di lapangan kita lihat daftar pemilih tetap (DPT) masih adanya masyarakat yang tidak masuk sebagai pemilih. Permasalahan pemilih yang tidak menggunakan hal suara menjadi hal yang pelik di Aceh pada Pemilu 2009 kali ini. Disinilah sebenarnya PA banyak kehilangan suara, artinya persentase PA bisa lebih melejit.

Keempat, atmosfer politik yang mempengaruhi kemenangan Partai Aceh. Artinya, secara konstelasi politik lokal, PA menunjukkan sebagai kekuatan politik baru yang dianggap dapat membawa perubahan politik dan ekonomi Aceh ke depan. Atmosfer politik ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan sikap politik dari pilihan politik pada partai nasional kepada partai lokal. Namun, arah pilihan masyarakat kepada Partai Aceh lebih tinggi dibandingkan partai lokal lainnya yang sebenarnya secara politik tidak dianggap sebagai petarung yang sebenarnya. Masyarakat masih melihat bahwa Pemilu 2009 di Aceh sangatlah penting dalam menentukan masa depan Aceh. Implementasi MoU Helsinki sangat penting untuk di lakukan Partai Aceh di bandingkan dengan partai lokal lainnya yang dianggap masyarakat tidak memiliki legitimasi dalam mengimplementasikan MoU Helsinki jika memenangkan Pemilu di Parlemen.

Hanya itukah?

Demikian juga jika partai nasional yang memenangkan Pemilu di Aceh, masyarakat secara sadar melihat bahwa partai nasional masih memiliki agenda politik pusat yang kuat dibandingkan agenda politik dari rakyat Aceh sendiri. Sejarah politik di Aceh membuktikan pasca penandatanganan perjanjian Lamteh pada tahun 1962, yang pada akhirnya tahun 1971 Golongan Karya (Golkar) di masa Orde baru memenangkan Pemilu di Aceh, pada akhirnya tidak membawa perubahan apapun serta implementasi perjanjian secara nyata. Pengalaman ini setidaknya memberikan catatan sejarah tersendiri bagi rakyat Aceh. Sementara, kalau kita kaji secara objektif, partai nasional juga gagal dalam melakukan agregasi politik sehingga rakyat Aceh memberikan hukuman politik (political punishment) dengan tidak memilih kembali partai dan caleg dari Partai Nasional.

Atmosfer politik Aceh saat ini sangat dipengaruhi proses perdamaian yang terjadi. Pasca penandatangan damai yang telah berumur hampir 4 tahun, fase perdamaian saat ini masih berada dalam masa pemerintahan transisi hingga Parlemen Aceh terbentuk. Sebenarnya Pemilu 2009, merupakan jembatan menuju pemerintahan transisi di Aceh. Dimana pada akhirnya, pemerintahan akan dikuasai oleh Partai Aceh baik eksekutif maupun legislatif. Disini, secara stabilitas politik lebih kondusif sehingga tidak terjadi tarik menarik kepentingan, karena pemerintahan berasal dari kelompok politik yang sama.

Saya juga melihat, tantangan politik global dan transformasi konflik di negara-negara pasca konflik menjadi penting sebagai faktor kelima terhadap kemenangan Partai Aceh. Munculnya proses demokratisasi yang berkembang di Aceh melalui lembaga internasional serta pengalaman negara-negara yang baru mengalami perdamaian di dunia pada akhirnya secara mayoritas memenangkan Pemilu pertama pasca MoU atau perjanjian damai ditandatangani. Misalkan di Irlandia Utara, Quebec dan beberapa negara lainnya di Eropa, dimana pada Pemilu pertama, parlemen secara mayoritas dikuasai partai yang didirikan oleh kelompok independen atau kelompok revolusioner.

Kalau di Aceh kita mengenal dengan GAM, misalkan yang melahirkan PA. Jadi secara politik wajar jika PA dapat menang pada Pemilu pertama pasca MoU, sebagai pengalaman negara-negara pasca damai yang mengalami proses transisi yang sama. Disinilah sebenarnya proses reintegrasi politik dan rekonsilisasi secara real terjadi.

Baik, apa harapan Anda?

Saya berharap, PA kedepan mampu membawa perubahan secara mendasar sistem politik dan hukum di Aceh sebagaimana yang tertulis dalam MoU Helsinki. Perubahan sistem politik dan hukum kedepan tentunya berpengaruh pada dinamika politik Aceh kedepan dan hubungan politik antara pusat dan Aceh. | Juli Saidi

Berita ini juga sudah dimuat di TABLOID MODUS ACEH, Edisi 52, 15 April 2009

Diakui atau tidak sejauh ini masih ada benih-benih konflik yang diemban semua komponen bangsa di provinsi Aceh, yakni dengan munculnya ancaman intimidasi dan teror menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) damai tahun 2009.

Berbagai tindak provokasi dan intimidasi tersebut pun tidak terlepas pada beberapa lingkup ideologi, diantaranya sosial budaya, politik, ekonomi bahkan pada sektor pertahanan dan keamanan. Hal seperti itu yang patut dipertanyakan di tengah-tengah masyarakat adalah bagaimana kesuksesan pesta demokrasi, jika kondisi kenyamanan masih diragukan.Problema inipun akan kerap berdampak menjadi potensi ancaman pada Pemilu 2009 nantinya.

Ancaman bidang politik dan keamanan, terbentuknya Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga diprediksikan mereka tidak berani menindak pelanggaran tahapan Pemilu yang dilakukan oleh pihak mana pun, jika tidak didukung atau tidak dilindungi aparat keamanan. Bahkan tidak hanya itu, maraknya spekulan politik, kaum oportunis yang memanfaatkan isu Aceh dan perdamaian untuk membalut misi dan tujuan politik praktis mereka. Karena itu wajar jika muncul sinyalemen bahwa perdamaian di Aceh masih semu dinilai hipokrit/munafik. Hal ini juga akan menjadi potensi ancaman serius pada Pemilu 2009 mendatang, baik di Indonesia maupun Aceh pada khususnya.

Kalau dicermati penyelenggaraan Pemilu 2009 semakin dekat, namun belum bisa dikatakan akan membaik (aman, damai, demokrasi), dimana munculnya berbagai ancaman radikal kepada masyarakat kian tak terbendung, sehingga landasan pemilu damai berkemungkinan tidak akan terwujud sebagaimana harapan semua pihak.

Situasi dan Kondisi di Aceh tersebut tentunya tidak terlepas dari pencapaian tahap pembangunan di Aceh, pasalnya selama ini ada beberapa masyarakat diberbagai daerah mengeluh atas kebijakan Pemerintah Aceh yang melakukan tahap pembangunan belum memadai seratus persen. Katakanlah seperti pantai Barat-Selatan dan Tengah, dikabupaten Aceh Jaya yang hingga kini masih dalam kondisi darurat jalan disana, ini juga patut diperhatikan dan dibutuhkan pertimbangan serius.

Sebagaimana yang pernah mencuat di hadapan publik melalui media massa beberapa waktu lalu, tokoh masyarakat tersebut meminta pemerintah memekaran provinsi Aceh Lauser Antara dan Aceh Barat Selatan (ALA-ABAS). Karena tokoh ini menilai di sisi pembangunan sangat tertinggal diwilayah itu, jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kondisi seperti ini harus dikaji sedalam-dalamnya untuk kemakmuran seluruh elemen masyarakat di provinsi Aceh, sehingga tidak terpecah belah hanya dengan faktor kekurangan perhatian dalam bidang pembangunan belum memenuhi secara maksimal diwilayah itu.

Situasi dan kondisi menjelang pelaksanaan pemilu, dimana saat ini adanya berbagai intimidasi terhadap masyarakat dan Partai Politik (Parpol), bagaimana komitmen peserta Partai Politik untuk menjadikan pesta demokrasi secara damai, tanpa intimidasi?

Patut dicermati masih adanya kelompok-kelompok histeris yang memperkeruh situasi damai di Aceh selama ini, siapa pelaku di balik tindak kejahatan itu serta bisakah tercipta pemilu yang aman, damai, demokrasi tahun ini? pertanyaan cerdas untuk dilontarkan kepada semua pihak, sebab, masyarakat sudah sangat jera dan tidak ingin terulang kembali traumatik jilid kedua didaerah ini.

Kesepakatan perdamaian di Aceh ini juga perlu dipelihara dengan baik, sehingga tidak dan bukan sandiwara belaka yang berakhir dihujung episode dengan pemeran aktornya dari tingkat kelas-kelas elit saja. Bersatulah negeriku, majulah Indonesia.

Penulis : Cut Anggi tinggal Vila Ciomas Indah, Ciomas, Bogor
Email: cutang@plasa.com