Diakui atau tidak sejauh ini masih ada benih-benih konflik yang diemban semua komponen bangsa di provinsi Aceh, yakni dengan munculnya ancaman intimidasi dan teror menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) damai tahun 2009.

Berbagai tindak provokasi dan intimidasi tersebut pun tidak terlepas pada beberapa lingkup ideologi, diantaranya sosial budaya, politik, ekonomi bahkan pada sektor pertahanan dan keamanan. Hal seperti itu yang patut dipertanyakan di tengah-tengah masyarakat adalah bagaimana kesuksesan pesta demokrasi, jika kondisi kenyamanan masih diragukan.Problema inipun akan kerap berdampak menjadi potensi ancaman pada Pemilu 2009 nantinya.

Ancaman bidang politik dan keamanan, terbentuknya Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga diprediksikan mereka tidak berani menindak pelanggaran tahapan Pemilu yang dilakukan oleh pihak mana pun, jika tidak didukung atau tidak dilindungi aparat keamanan. Bahkan tidak hanya itu, maraknya spekulan politik, kaum oportunis yang memanfaatkan isu Aceh dan perdamaian untuk membalut misi dan tujuan politik praktis mereka. Karena itu wajar jika muncul sinyalemen bahwa perdamaian di Aceh masih semu dinilai hipokrit/munafik. Hal ini juga akan menjadi potensi ancaman serius pada Pemilu 2009 mendatang, baik di Indonesia maupun Aceh pada khususnya.

Kalau dicermati penyelenggaraan Pemilu 2009 semakin dekat, namun belum bisa dikatakan akan membaik (aman, damai, demokrasi), dimana munculnya berbagai ancaman radikal kepada masyarakat kian tak terbendung, sehingga landasan pemilu damai berkemungkinan tidak akan terwujud sebagaimana harapan semua pihak.

Situasi dan Kondisi di Aceh tersebut tentunya tidak terlepas dari pencapaian tahap pembangunan di Aceh, pasalnya selama ini ada beberapa masyarakat diberbagai daerah mengeluh atas kebijakan Pemerintah Aceh yang melakukan tahap pembangunan belum memadai seratus persen. Katakanlah seperti pantai Barat-Selatan dan Tengah, dikabupaten Aceh Jaya yang hingga kini masih dalam kondisi darurat jalan disana, ini juga patut diperhatikan dan dibutuhkan pertimbangan serius.

Sebagaimana yang pernah mencuat di hadapan publik melalui media massa beberapa waktu lalu, tokoh masyarakat tersebut meminta pemerintah memekaran provinsi Aceh Lauser Antara dan Aceh Barat Selatan (ALA-ABAS). Karena tokoh ini menilai di sisi pembangunan sangat tertinggal diwilayah itu, jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Kondisi seperti ini harus dikaji sedalam-dalamnya untuk kemakmuran seluruh elemen masyarakat di provinsi Aceh, sehingga tidak terpecah belah hanya dengan faktor kekurangan perhatian dalam bidang pembangunan belum memenuhi secara maksimal diwilayah itu.

Situasi dan kondisi menjelang pelaksanaan pemilu, dimana saat ini adanya berbagai intimidasi terhadap masyarakat dan Partai Politik (Parpol), bagaimana komitmen peserta Partai Politik untuk menjadikan pesta demokrasi secara damai, tanpa intimidasi?

Patut dicermati masih adanya kelompok-kelompok histeris yang memperkeruh situasi damai di Aceh selama ini, siapa pelaku di balik tindak kejahatan itu serta bisakah tercipta pemilu yang aman, damai, demokrasi tahun ini? pertanyaan cerdas untuk dilontarkan kepada semua pihak, sebab, masyarakat sudah sangat jera dan tidak ingin terulang kembali traumatik jilid kedua didaerah ini.

Kesepakatan perdamaian di Aceh ini juga perlu dipelihara dengan baik, sehingga tidak dan bukan sandiwara belaka yang berakhir dihujung episode dengan pemeran aktornya dari tingkat kelas-kelas elit saja. Bersatulah negeriku, majulah Indonesia.

Penulis : Cut Anggi tinggal Vila Ciomas Indah, Ciomas, Bogor
Email: cutang@plasa.com